Sumedang Pioneirkan Smart Pole Rp1 Miliar Non-APBD, Langkah Awal Menuju Smart City Indonesia
Ruangkaji.id – Pemerintah Kabupaten Sumedang meresmikan Smart Pole pertama di Indonesia sebagai proyek percontohan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, dengan anggaran satu unit mencapai Rp600 juta hingga Rp1 miliar per tiang yang sepenuhnya bersumber dari non-APBN, bukan APBD. Bupati Dony Ahmad Munir menegaskan inisiatif ini merupakan ikhtiar inovatif satu tiang multifungsi, hasil kerja sama dengan PT Alita Prataya Mitra melalui skema CSR dan model bisnis swasta. Peluncuran di halaman Gedung Negara Sumedang pada awal Januari 2026 menandai komitmen daerah dalam transformasi digital tanpa membebani keuangan publik.
Smart Pole dilengkapi teknologi canggih seperti WiFi gratis, drone patroli otomatis yang memantau radius 1 kilometer empat kali sehari untuk mencegah kejahatan, kebakaran, dan bencana, serta CCTV pengawas lingkungan. Fasilitas pendukung mencakup papan informasi digital yang menampilkan data sensor polusi udara dan suhu, pengeras suara publik, serta EV charger untuk kendaraan listrik. Fitur ini berfungsi sebagai virtual Satpol PP atau siskamling modern, memastikan ketertiban masyarakat secara real-time.
Direktur Utama PT Alita Prataya Mitra, Joseph Lumban Gaol, menjelaskan bahwa biaya variatif tergantung spesifikasi, dengan potensi monetisasi melalui data science yang dapat dikolaborasikan dengan institusi seperti ITB atau Unpad untuk layanan berbasis data. Infrastruktur ini tidak hanya untuk keamanan, tapi juga membuka peluang ekonomi digital dan peningkatan pendapatan daerah melalui integrasi industri. Penempatan tiang akan disesuaikan dengan pemetaan jaringan, seperti satu per kecamatan atau lebih sesuai kebutuhan.
Inovasi Smart Pole Sumedang mendapat apresiasi sebagai langkah forward-looking Bupati Dony yang open minded, mempercepat visi smart city di tingkat lokal. Proyek ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia, dengan operasional optimal segera di lokasi seperti depan Mal Pelayanan Publik. Keberhasilan percontohan ini dapat mengubah paradigma pembangunan infrastruktur pintar berbasis kemitraan swasta.
