Presiden Prabowo Resmi Lantik Serentak Kepala Daerah Seluruh Indonesia Di Istana Negara!
Ruangkaji.id – Sebuah momen bersejarah tercatat di Istana Kepresidenan Jakarta, saat Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 961 kepala daerah terpilih dari seluruh penjuru Indonesia. Pelantikan serentak ini, yang pertama kali terjadi dalam sejarah bangsa, menjadi simbol persatuan dan demokrasi yang dinamis. Sebanyak 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota, hasil dari Pilkada 2024, mengucap sumpah jabatan di hadapan presiden dan seluruh tamu undangan.
Acara dimulai dengan kirab meriah dari Monas menuju Istana, diiringi semangat kebangsaan yang membara. Lantunan lagu Indonesia Raya menggema, menyatukan seluruh hadirin dalam semangat persatuan. Prosesi dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pelantikan gubernur dan wakil gubernur, serta pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tentang pengesahan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Semua prosesi berjalan khidmat dan tertib, mencerminkan keseriusan dan tanggung jawab yang diemban para kepala daerah.
Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan kerja keras dalam membangun bangsa. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah dari berbagai latar belakang partai politik, yang telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat. “Pelantikan serentak ini menunjukkan betapa besarnya bangsa kita dan betapa dinamisnya demokrasi kita. Saya berharap para kepala daerah dapat bekerja sama, bahu membahu, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Prabowo dengan penuh semangat.
Setelah pelantikan, beberapa kepala daerah memberikan pernyataan terkait program kerja mereka. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, misalnya, menyatakan komitmennya untuk mengakselerasi program-program prioritas, tanpa terpaku pada target 100 hari kerja. Pelantikan ini hanya mencakup kepala daerah yang tidak memiliki sengketa hukum dan telah memperoleh putusan dismissal dari Mahkamah Konstitusi, memastikan stabilitas dan kepastian hukum dalam pemerintahan daerah. Enam perwakilan kepala daerah dari berbagai agama juga maju ke depan secara simbolis saat pelantikan, menandakan keberagaman dan toleransi yang menjadi fondasi bangsa Indonesia.
